Bersiap Menghadapi Bonus Demografi 2030

Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030 hingga 2040. Bila ingin menguasai dunia, maka Indonesia harus bersiap menghadapi bonus demografi tersebut.

Persiapan yang dilakukan tidak lain adalah menyiapkan sumber daya manusia dan kapasitasnya. Peran dunia pendidikan dan kesehatan tentulah yang utama dalam mempersiapkan dan membentuk sumber daya manusia yang handal.

Bonus Demografi Indonesia

Dikutip dari Siaran Pers Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tanggal 22 Mei 2017 melalui Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, bonus demografi adalah jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif.

bonus-demografi-indonesia-2030

Penduduk usia produktif yaitu mereka yang berusia antara 15-64 tahun, sedangkan penduduk usia tidak produktif adalah mereka yang berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun.

Diprediksi, jumlah penduduk usia produktif mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

Hal tersebut tentu saja menjadi momentum bagi Bangsa Indonesia dalam kancah persaingan global. Sehingga, agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi tersebut, maka ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.

Tidak kalah pentingnya, selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka manusianya juga harus sehat secara fisik jasmani.

Baca juga: Selfie Atau Swafoto, Namun Beda Dengan Welfie, Groofie, dan Dronie

Langkah Konkret Persiapan Bonus Demografi

Persiapan menghadapi bonus demografi tahun 2030 harus dilakukan dengan langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah melalui aneka kebijakannya.

Karena bila tidak ada langkah konkret maka kita akan kehilangan momentum dan akan ada dampak yang timbul. Bila yang hilang hanya momentum tanpa adanya dampak mungkin masih bisa disiasati untuk menciptakan momentum lain.

Namun masalahnya, setiap negara akan mendapatkan bonus demografi yang hanya terjadi sekali sepanjang sejarah suatu bangsa. Sehingga apabila suatu negara tidak siap dalam menghadapi bonus demografi, maka yang terjadi adalah bencana demografi, yaitu salah satunya angka pengangguran yang tinggi yang dapat menimbulkan konflik sosial.

Pemerintah Daerah

Sejatinya, hal tersebut telah tercermin melalui visi yang digaungkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Khususnya di pemerintahan daerah, dengan dinamika roda kepemimpinan yaitu melalui pergantian kepala daerah, namun visi yang mengedepankan pendidikan dan kesehatan gratis selalu menjadi “jualan” pada saat kampanye.

Namun, berbeda antara pada saat kampanye dengan realita pada saat setelah roda pemerintahan baru dijalankan. Pertanyaannya, seberapa berhasilnya “jualan” tadi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya.

Meski demikian, esensi dari visi tersebut tentu saja kita harapkan dapat berjalan sesuai dengan cita-cita pada saat visi tersebut ditetapkan. Tinggal bagaimana peran dan kinerja para pemangku kepentingan dan operator untuk menjalankan dan mewujudkan visi tersebut.

Baca juga: Nadiem Makarim Angkat Tukang Ojek Lewat Go-Jek

Kementerian Keuangan

Dalam rangka mempersiapkan bonus demografi tersebut, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak memberikan stimulus berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan praktek kerja, pemagangan, atau pembelajaran pada kompetensi tertentu.

Upaya insentif perpajakan melalui program Super Deduction Tax atau Insentif Pengurangan Pajak Super itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

Hal tersebut dalam upaya untuk menumbuhkan keterlibatan dunia usaha dan industri dalam pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing tinggi.

Pengurangan beban PPh tersebut dapa dinikmati wajib pajak dengan cara membebankan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktek kerja, pemagangan, atau pembelajaran sebesar 200% dari biaya riilnya.

Besaran diskon hingga 200% tersebut meliputi pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktek kerja, pemagangan, atau pembelajaran serta tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal 100% dari biaya-biaya tersebut.

Baca juga: Jojonomic, Aplikasi Cara Mengelola Keuangan

***

Penutup

Semoga saja bangsa kita mampu membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia yang handal yang dapat memanfaatkan momentum bonus demografi untuk dapat menguasai persaingan global tepat pada waktunya.

Jika terlambat dalam melakukan persiapan, kerugian akan dirasakan oleh para penerus generasi bangsa ini.

Diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas untuk menyongsong bonus demografi yang tinggal 1 dekade atau 1 dasawarsa lagi.[cr]

Sumber gambar: Wikipedia

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.